Kebijakan GSC Tahun 2017

  1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), memberikan pengaruh yang besar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Prioritas penggunaan dana desa, optimalisasi musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan di masyarakat, serta dukungan tata aturan tingkat desa merupakan sebagian dari amanat UU Desa yang harus didukung oleh setiap program pembangunan yang melibatkan masyarakat desa.

Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas layanan sosial dasar khususnya bidang pendidikan dasar dan kesehatan ibu dan anak dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam penyelenggaraannya GSC mengedepankan pendekatan pembangunan berbasis hak dan tetap konsisten dalam implementasi UU Desa khususnya dalam mengedepankan desa sebagai sebuah entitas yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa menuju kemandirian desa sebagai landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Proses pemberdayaan yang dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap upaya-upaya membangun kepedulian, kerelawanan dan komitmen akan gerakan peningkatan kualitas layanan sosial dasar merupakan landasan kokoh dalam membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Dalam hal ini, GSC meyakini pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat tersebut adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya.

GSC diarahkan untuk mendukung target Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di 15.000 Desa Prioritas, serta penajaman fokus dan lokus program terhadap target kemandirian desa. Saat ini pelaksanaan GSC meliputi 5.753 desa di 499 kecamatan dan 66 kabupaten pada 11 provinsi.

Dalam rangka mengawal efektivitas implementasi UU Desa serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar di desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan, maka pada tahun anggaran 2016 ditetapkan lokasi GSC yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan serta Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat sebagaimana Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Nomor 2029/DPPMD/XII/2015 Perihal Pemberitahuan Penetapan Daftar Lokasi Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2016. Pelaksanaan GSC di lokasi yang selanjutnya disebut Lokasi Non BLM ini menitikberatkan pada pengintegrasian GSC dalam sistem pembangunan desa dan merupakan bagian dari pencapaian transformasi GSC menuju fase integrasi dan pengarusutamaan pelayanan sosial dasar yang akan dilaksanakan di seluruh lokasi GSC hingga tahun 2019. (dijelaskan terkait balai rakyat)

Panduan ini melengkapi Petunjuk Teknis Operasional (PTO) GSC dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang konsep dan implementasi GSC di lokasi non BLM agar program tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap pelaku terkait dan berjalan efektif dalam mencapai target dan tujuan yang diharapkan.

  1. DASAR HUKUM
    1. Undang Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025
    3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
    4. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019
    5. Permendagri No. 19/2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
    6. Permendes PDTT No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa
    7. Permendes PDTT No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
    8. Permendes PDTT No. 6/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemendes, PDT, dan Transmigrasi
    9. Permendes PDTT No. 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
    10. Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan
    11. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga
    12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 beserta aturan perubahannya No. PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan
    13. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER-48/PB/2013 yang diterbitkan kembali tanggal 11 Juni 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah International Bank for Reconstruction and Development No. TF-014769 (National Program for Community Empowerment In Rural Area-Healt and Bright Generation-PNPM Generasi Project)
  1. TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan

Secara umum pelaksanaan GSC di lokasi non BLM bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar bagi warga miskin secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara khusus tujuan pelaksanaan GSC di lokasi non BLM yaitu:

  1. Mendorong partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
  2. Mendorong kemandirian masyarakat dalam mengakses dan mengelola layanan kesehatan dan pendidikan secara berkelanjutan;
  3. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; dan
  4. Mendorong peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

3.2. Sasaran Program

  1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pendidikan dasar dan menengah secara mandiri dan berkelanjutan melalui pencapaian 12 (dua belas) indikator GSC;
  2. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Desa (APBDes) yang mendukung kebijakan pengarusutamaan pelayanan sosial dasar dalam rangka implementasi UU Desa;
  3. Terwujudnya pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan sumber dana lainnya yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran;
  4. Kemandirian lembaga Balai Rakyat yang dipercaya, representatif, aspiratif dan bertanggungjawab untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan;
  5. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari pemerintah daerah dan sumber dana selain dari GSC sebagai wujud kemitraan dan kemandirian kelembagaan lokal yang mendukung upaya peningkatan kualitas layanan sosial dasar bidang kesehatan dan pendidikan bagi warga miskin;
  6. Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap pengarusutamaan pelayanan sosial dasar sebagai salah satu pemenuhan hak rakyat miskin; dan
  7. Berkontribusi dalam meningkatkan jumlah desa mandiri dan pengentasan desa tertinggal di lokasi dampingan GSC.
  1. KOMPONEN KEGIATAN

4.1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Pada lokasi GSC non BLM tidak dialokasikan BLM Kegiatan serta DOK Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat agar kegiatan masyarakat fokus pada penguatan integrasi perencanaan pembangunan di Desa. BLM yang dialokasikan hanya berupa Dana Operasional Kegiatan (DOK) Peningkatan Kapasitas yang dialokasikan bagi pelaku di tingkat masyarakat untuk mendukung:

  1. Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi
  2. Kegiatan Perencanaan Partisipatif
  3. Operasional Rutin

4.2. Tenaga Pendamping

Tenaga pendamping di tingkat pusat dan daerah adalah seluruh konsultan dan fasilitator program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

4.3. Tahapan Kegiatan di Tingkat Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Tahapan kegiatan GSC di lokasi non BLM merupakan sebuah siklus pendampingan di tingkat masyarakat dan pemerintah daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Bentuk komponen kegiatan yang mendukung tahapan pelaksanaan tersebut di tingkat pemerintah daerah berupa kegiatan workshop koordinasi kabupaten yang dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun yang teralokasi dalam pembiayaan DIPA Urusan Bersama (UB).

 

 

  1. LOKASI DAN KELOMPOK SASARAN

5.1. Lokasi Sasaran

Lokasi GSC non BLM ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

5.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran di lokasi non BLM dibagi dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

  1. Pelaku program

Pelaku program merupakan para pihak terkait yang terlibat dalam proses kegiatan GSC di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat, baik individu maupun kelompok/institusi. Peran pelaku program sangat penting dalam mendukung administrasi pelaksanaan serta efektivitas pencapaian substansi program. Melalui peran parapihak terkait tersebut maka upaya kaderisasi dalam mencapai fase transformasi program dapat berlangsung baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkesinambungan.

Unsur pelaku program di tingkat pemerintah daerah adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Bappeda. Di tingkat kecamatan dan desa terdapat Unit Pengelola Keuangan (UPK), Pokja Dana Multi dan Pendamping Lokal (PL), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD) serta pengelola posyandu dan PAUD.

Kelembagaan lokal yang dibangun, dikembangkan serta dikoordinasikan melalui pelaksanaan GSC lokasi non BLM di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan adalah forum SKPD, Puskesmas, UPT Dinas Kesehatan dan Pendidikan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), forum Multistakeholders. Di tingkat desa, kelembagaan lokal yang dibangun dan dikembangkan melalui pelaksanaan GSC di lokasi non BLM adalah BPD, LPM, Posyandu, kelembagaan PAUD dan Balai Rakyat.

Untuk mendukung operasional rutin para pelaku program disediakan alokasi pembiayaan sosialisasi, pelatihan dan biaya operasional. Pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan dana pendamping administrasi program (PAP) untuk lebih meningkatkan upaya pendampingan dan pengendalian terhadap program.

  1. Penerima Manfaat

Penerima manfaat program adalah warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak bayi dan balita, anak usia sekolah dasar, stunting serta anak berkebutuhan khusus (ABK).

  1. MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan GSC di lokasi non BLM ini dikendalikan dan difasilitasi oleh seluruh pelaku GSC di tingkat pusat hingga daerah. Untuk itu maka struktur dan tata kelola koordinasi, kendali dan fasilitasi mengikuti sebagaimana yang diatur dalam PTO GSC.

6.1. Pelaksanaan Kegiatan di Masyarakat

Tahapan pelaksanaan kegiatan di masyarakat mencakup serangkaian upaya membangun kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya perubahan perilaku, penguatan kelembagaan lokal dan sistem pembangunan desa yang luhur, mengakar, mandiri dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, tahapan kegiatan GSC di tingkat masyarakat disusun untuk memperkuat sistem pembangunan di desa serta diarahkan pada pengarusutamaan isu-isu pelayanan sosial dasar secara sistematis dan terorganisir sebagai implementasi UU Desa.

Kegiatan sosialisasi, koordinasi, pemantauan serta Diskusi Terarah Kelompok Sasaran (DTKS) dilakukan sesuai kebutuhan secara simultan di sepanjang pelaksanaan tahapan kegiatan.

Iklan